*_TPKS vs PERZINAHAN_*<\/p>\n
Dua masalah hukum yang berbeda namun merupakan sebuah rentetan kejadian hukum.<\/p>\n
*Pembahasan*<\/p>\n
*”Ujian Komitmen Aparat Hukum dalam UU TPKS”*
\n“Disahkannya UU TPKS seharusnya menjadi angin segar, namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak kasus yang jalan di tempat. Opini bahwa UU ini ‘bertaring’ hanya akan terwujud jika aparat penegak hukum (APH) berhenti menganggap remeh laporan korban dan tidak lagi menuntut bukti yang mustahil dipenuhi oleh penyintas. Kasus kekerasan seksual bukanlah delik aduan biasa yang bisa diselesaikan kekeluargaan. Keterlambatan penanganan dan viktimisasi berulang saat BAP adalah bukti bahwa sosialisasi dan internalisasi UU TPKS belum maksimal. Ini adalah momen krusial untuk menguji, apakah aparat hukum benar-benar memihak korban atau justru melanggengkan kekerasan melalui kelalaian prosedur.”<\/p>\n
*”Stop Stigma, Korban Bukan Aib”*
\n“Stigma masyarakat seringkali lebih kejam daripada pelaku itu sendiri. Saat seorang korban berani bersuara, ia seharusnya mendapatkan dukungan, bukan penghakiman. Stigma ‘salah korban’ atau ‘mengumbar aib’ membuat korban kekerasan seksual memilih bungkam. Kita harus mengubah narasi. Kasus TPKS adalah kejahatan serius yang merusak fisik dan psikis. Menormalkan kekerasan dengan menyalahkan pakaian atau perilaku korban hanya akan membiarkan pelaku berkeliaran. Solidaritas sosial adalah kunci untuk memutus rantai kekerasan seksual.”<\/p>\n
*”Mewujudkan Ruang Aman, Bukan Sekadar Regulasi”*
\n“Regulasi tanpa tindakan nyata hanyalah tumpukan kertas. Kita melihat bagaimana kekerasan seksual terjadi di lembaga pendidikan, pesantren, hingga tempat kerja yang seharusnya aman. Opini publik harus bergerak dari sekadar mengutuk pelaku menjadi mendesak institusi untuk memiliki mekanisme pencegahan yang jelas. Lembaga harus bertanggung jawab atas keamanan anggota di dalamnya. Kita butuh lingkungan yang berani berkata ‘TIDAK’ pada pelecehan dalam bentuk apa pun, tanpa harus menunggu kasus besar meledak ke permukaan.”<\/p>\n
*”Pentingnya Restitusi dan Pemulihan Korban”*
\n“Kasus TPKS tidak selesai saat pelaku masuk penjara. Pemulihan korban seringkali terlupakan, padahal trauma yang dialami bisa bertahan seumur hidup. Meskipun ada peningkatan permohonan restitusi, masih banyak korban yang enggan mengajukannya karena proses yang berbelit. Negara, melalui LPSK dan lembaga terkait, wajib memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi (restitusi) dari pelaku dan rehabilitasi medis-psikologis yang layak. Keadilan sejati bagi korban adalah ketika mereka bisa bangkit dan kembali menjalani hidup dengan bermartabat.”<\/p>\n
Istri dari tersangka bukanlah pelaku. Mereka sering kali adalah pihak yang terkejut dan terpuruk, dan mereka juga berhak mendapatkan dukungan sosial, bukan pengucilan.<\/p>\n
Perlu diperhatikan stigma dan dampak yang dihadapi istri tersangka TPKS :<\/p>\n
*Pelabelan Negatif (Labeling) :* Istri sering dianggap “tidak becus” mengurus suami, “membiarkan” perbuatan bejat, atau dianggap mengetahui namun diam.<\/p>\n
*Pengucilan Sosial (Social Exclusion) :* Keluarga tersangka sering mengalami pengucilan dari lingkungan tetangga atau komunitas. Istri pelaku bisa kehilangan dukungan sosial dan kepercayaan dari lingkungan sekitar.<\/p>\n
*Beban Ekonomi dan Psikologis :* Akibat penahanan suami, istri sering kali harus menjadi tulang punggung keluarga mendadak, sambil menanggung malu dan trauma psikologis.<\/p>\n
*Reviktimisasi (Victim Blaming) :* Dalam beberapa kasus, istri pelaku justru disalahkan oleh masyarakat karena tidak mampu mencegah tindakan kekerasan seksual tersebut.<\/p>\n
*Dilema Bertahan atau Bercerai :* Istri sering mengalami dilema, antara bertahan dalam tekanan sosial yang berat atau berpisah namun menanggung stigma sebagai perempuan yang bercerai (janda) dengan label aib.<\/p>\n
Dengan kejadian yang merupakan kesalahan suami, istri masih bertahan demi keutuhan keluarganya. Jadi upaya istri yang melaporkan kasus perselingkuhan\/perzinahan suaminya dengan korban adalah hal yang wajar, selama laporan tersebut tidak terimplikasi untuk menutupi atau mengaburkan kasus TPKS, hal itu perlu mendapat perhatian positif tanpa pelebelan negatif dari masyarakat sekitar.
\nDua kasus berbeda namun dalam satu kejadian runtut perlu adanya pemahaman dan penanganan khusus dari APH. Perlindungan korban TPKS memang perlu mendapat antensi hukum yang sebenarnya tanpa adanya permainan hukum oleh pihak – pihak yang berkcimpung dalam kasus ini. Baik dari APH, Para Penasehat Hukum dan Masyarakat.
\nHal yang harus dilakukan oleh para pihak harus dapat menududukan masing – masing pihak dalam kasus dengan benar. Karena tanpa bukti dan keyakinannya istri tersangka tidak mungkin melakukan pelaporan dengan tuduhan perselingkuhan.
\nKeyakinan istri tersangka yang menyebankan ketidak percayaan bahwa korban memang menjadi korban, dan muncul keyakinan bahwa kejadian tersebut adalah karena suka sama suka.
\nMasing – masing kepercayaan yang diolah dan ditunggangi kepentingan – kepentingan pihak luar dari rumpun kejadian, seperti Para Penasehat hukum dengan kroni – kroninya. Hal ini terjadi semata hanya untuk kepentingan dan keuntungan mereka, bahkan melakukan rindakan yang mencatut nama petugas dan Lembaga Kemasyarakatan yang membantunya.
\nApabila hal ini tidak segera di selesaikan maka akan menambah polemik dan menambah perkara hukum lain.<\/p>\n
Pihak Lembaga Kemasyarakatan yang dengan sukarela membantu dalam perkara ini sering dijadikan kambing hitam bahkan dikorbankan demi untuk keuntungan dan meraup uang dalam situasi ini. Jika hal ini terjadi maka sangat berbahaya bagi pihak – pihak yang melakukan itu. Ini bukan hanya sekedar wacana ataupun sebuah opini, tapi Lembaga Kemasyarakatan itu akan bertindak dengan tegas baik secara hukum maupun diluar hukum. *_TPKS vs PERZINAHAN_* Dua masalah hukum yang berbeda namun merupakan sebuah rentetan kejadian hukum. *Pembahasan* *”Ujian Komitmen Aparat<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1195,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-1074","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1074"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1074\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1076,"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1074\/revisions\/1076"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.onenewspro.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nM.MUHYIDIN EVINY KETUA LIBAS 88 NUSANTARA<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"